Makalah saya

May 5, 2010

PERANAN PERS DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Oleh :
T. Viga Melha / I34080037

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN SAINS DAN KOMUNIKASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2010
Daftar isi

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat 2

BAB II 1
TINJAUAN PUSTAKA 1
2.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Pers 1
2.2 Teori Pers 2
2.3 Sejarah Pers 5

BAB III 1
PEMBAHASAN 1
3.1 Fungsi Pers 1
3.2 Kewajiban Pers 4
3.3 Kode Etik Jurnalistik 6

BAB IV 1
KESIMPULAN DAN SARAN 1
4. 1 Kesimpulan 1
4.2 Saran 1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Di Indonesia ratusan media massa termasuk pers telah lahir hingga saat ini dan telah mewarnai kehidupan masyarakat. Puluhan bahkan ratusan media massa telah dikonsumsi oleh masyarakat yang terbit secara harian, mingguan, dan bulanan. Pers mempunyai fungsi komunikatif, sebagai penyampai pesan dan informasi dengan segala macam dan bentuknya kepada masyarakat. Keberadaan pers bagi masyarakat Indonesia tidak hanya mempunyai fungsi komunikatif tetapi juga mempunyai fungsi integratif, sebagai sarana penting dalam penyampaian informasi antara berbagai unsur masyarakat dan negara atau sebaliknya dan dalam kondisi tertentu dapat mempersatukan berbagai unsur tersebut atau malah dapat memporak-porandakannya. Melalui pers-lah, masyarakat mengetahui berita yang sudah atau sedang terjadi di kehidupan masyarakat.
Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian pers (wartawan, reporter, dan jurnalis) dengan media massa. Menurut Akhi Abdurahman (2009, hal. 7)1 sebenarnya ketiga kata tersebut memiliki konotasi yang berbeda meskipun secara harfiah ketiga kata tersebut memiliki makna yang sama. Kata wartawan sering kali dipakai untuk seorang jurnalis yang bekerja di media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan sebagainya. Kata reporter dipakai untuk seseorang yang bekerja di bagian media elektronik. Sedangkan kata jurnalis menjadi label untuk kedua kata tersebut. Keduanya memiliki fungsi kerja yang sama yaitu mencari dan meliput berita. Sedangkan ”Media massa berasal dari kata dasar; media dan massa. Media adalah alat-alat yang berfungsi untuk menghubungkan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Alat penghubung itu dapat berupa tulisan, gambar, suara atau bunyi, dan termasuk di dalamnya surat kabar, buku, film, radio dan televisi. Massa adalah sekelompok orang yang saling berhubungan satu sama lain karena ada sesuatu dan jumlahnya tidak tetap. Dengan demikian, media massa adalah alat penghubung masyarakat yang berupa tulisan, gambar, suara atau bunyi termasuk di dalamnya surat kabar, majalah film, radio, dan televisi. Media massa sebuah istilah yang menunjukkan bagian dari media yang secara spesifik didesain untuk menjangkau audiens yang sangat luas” (Idri Shaffat, 2008).

1 Abdurahman, Akhi, Jurnalis Diburu Media Massa, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), h. 7.
Kehadiran berbagai macam media massa jelas banyak menguntungkan bagi sebagian masyarakat terutama para jurnalis, di mana akan semakin banyak orang yang dicari untuk bekerja di media-media tersebut dan juga akan menjadi lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para pengangguran. Tetapi meskipun demikian tentu saja kita membutuhkan tenaga-tenaga jurnalis yang andal dan profesional. Seorang jurnalis yang tidak memahami kode etik jurnalistik dan kemampuan dalam bidang kewartawanan tidak akan bisa lolos begitu saja dalam seleksi untuk menjadi seorang jurnalis. Tidak hanya itu saja tetapi untuk menjadi seorang wartawan kita juga harus mengetahui sebenarnya apa fungsi dan kewajiban seorang wartawan untuk masyarakat dan bagaimana seharusnya seorang wartawan menyampaikan berita kepada masyarakat. Masyarakat kurang lebih harus mengetahui hal-hal tersebut agar masyarakat dapat membedakan berita mana yang benar yang didapat dari media massa dan apakah dalam mencari berita seorang wartawan memegang kode etik atau semua cara dihalalkan.
1.2 Perumusan Masalah
a. Apa fungsi pers bagi masyarakat?
b. Kewajiban apa yang harus dipatuhi oleh seorang jurnalis?
c. Apa isi kode etik dalam bidang jurnalistik?
1.3 Tujuan
a. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai jurnalistik.
b. Mengetahui secara pasti fungsi dan kewajiban seorang jurnalis.
c. Mengetahui kode etik yang seharusnya dipatuhi oleh seorang jurnalistik.
1.4 Manfaat
a. Memberi pengetahuan kepada masyarakat yang ingin menjadi seorang jurnalis.
b. Agar masyarakat mengetahui bahwa seorang jurnalis juga mempunyai kewajiban dan kode etik yang harus dipatuhi dalam menyampaikan sebuah berita.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Pers
Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yang berarti dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah pers berarti cetak, dan secara maknafiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (Effendy,1994).
Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk pers elektrolit, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletein kantor berita.
Meskipun pers mempunyai dua pengertian seperti diterangkan di atas, pada umumnya orang menganggap pers itu pers cetak: suart kabar dam majalah. Anggapan umum seperti itu disebabkan oleh ciri khas yang terdapat pada media itu, dan tidak dijumpai pada media lain.
Ciri-ciri komunikasi massa adalah sebagai berikut: komunikasi dengan menggunakan pers; proses berlangsung satu arah; komunikatornya melembaga; pesan bersifat umum; medianya menimbulkan keserempakan; dan komunikannya bersfat heterogen (Effendy, 1994).
Sedangkan Haris Sumadiria (2004) mengatakan ciri-ciri pers adalah sebagai berikut:
1. Periodesitas. Pers harus terbit secara teratur, periodek, misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan sebagainya. Pers harus konsisten dalam pilihan penerbitannya ini.
2. Publisitas. Pers ditujukan (disebarkan) kepada khalayak sasaran yang sangat heterogen. Apa yang dimaksud heterogen menunjuk dua hal, yaitu geografis dan psikografis. Geofrafis menunjuk pada data administrasi kependudukan, seperti jenis kelamin, kelompok usia, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan psikografis menunjuk pada karakter, sifat kepribadian, kebiasaan, adat istiadat, dan sebagainya.
3. Aktualitas. Informasi apapun yang disuguhkan media pers harus mengandung unsur kebaruan, menunjuk kepada peristiwa yang benar-benar baru terjadi atau sedang terjadi. Secara etimologis, aktualitas (actuality) mengandung arti kini dan keadaan sebenarnya, secara teknis jurnalistik, aktualitas mengandung tiga dimensi: kalender;waktu; masalah. Aktualitas kalender berarti merujuk kepada berbagai peristiwa yang sudah tercantum atau terjadwal dalam kalender. Aktualitas waktu berkaiutan dengan peristiwa yang baru saja terjadi, atau sesaat lagi akan terjadi. Aktualitas masalah berhubungan dengan peristiwa yang dilihat dari topiknya, sifatnya, dimensi dan dampaknya, kharakteristiknya, mencerminkan fenomena yang senantiasa mengandung unsur kebaruan.
4. Universalitas. Berkaitan dengan kesemestaan pers dilihat dari sumbernya dan dari keanekaragaman materi isinya.
5. Objektivitas. Merupakan nilai etika dan moral yang harus dipegang teguh oleh surat kabar dalam menjalankan profesi jurnalistiknya. Setiap berita yang disuguhkan itu harus dapat dipercaya dan menarik perhatian pembaca.
Ciri-ciri tersebut dipenuhi, baik oleh pers cetak surat kabar dan majalah maupun oleh pers elektrolit radio dan televisi. Kendati demikian, antara pers cetak dan pers elektrolit itu terdapat perbedaan yang khas, yakni pesan-pesan yang disiarkan oleh pers elektrolit hanya diterima sekilas dan khalayak harus selalu berada di depan pesawat, sedangkan pesan-pesan yang disiarkan pers cetak dapat diulangkaji dan dipelajari serta disimpan untuk dibaca pada tiap kesempatan.
Pers adalah lembaga kemasyarakatan, sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian maka pers tidak hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan lain. Bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya itu, pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara, karenanya pers dipengaruhi bahkab ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu hidup. Pers di negara dan di masyarakat tempat ia berada bersama mempunyai fungsi yang universal. Akan tetapi, sejauh mana fungsi itu dapat dilaksanakan bergantung pada falsafah dan sistem politik negara tempat pers itu beroperasi.

2.2 Teori Pers
Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wibur Schramm (1963), dalam Four Theories of the Press membedakan teori pers ke dalam:
• Teori Pers Otoritarian
Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, segera setelah ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil orang –orang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan pengikut-pengikut mereka. Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan. Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan. Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas pelaksanaan pemerintahan. Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.
• Teori Pers Libertarian
Teori ini memutarbalikkan posisi manusia dan Negara sebagaimana yang dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai mahluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, antara alternative yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan alternative. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa. Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia. Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran.
Dalam teori Libertarian, pers bukan instrument pemerintah, melainkan sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argument-argumen yang akan menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.
Sebagian besar Negara non komunis, paling tidak di bibir saja, telah menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme baru di Negara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah Liberitarianisme baru di Negara-negara non komunis.
• Teori Pers Tanggungjawab Sosial
Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers. Teori Tanggungjawab social punya asumsi utama : bahwa kebebasan, mengandung didalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan; dan pers yang telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat, harus bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Asal saja pers tau tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional mereka, maka system libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggungjawabnya, maka harus ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi massa.
Pada dasarnya fungsi pers dibawah teori tanggungjawab social sama dengan fungsi pers dalam teori Libertarian.
• Teori Pers Soviet Komunis
Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam tindakan-tindakan masyarakat.Kekuasaan itu mencapai puncaknya (a) jika digabungkan dengan semberdaya alam dan kemudahan produksi dan distribusi , dan (b) jika ia diorganisir dan diarahkan. Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini. partai tidak hanya menylipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa; dalam pengertian yang sesungguhnya, Partai menciptakan massa dengan mengorganisirnya dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang termobilisir.
Partai mengganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi masa pekerja. Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi massa. Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan bujukan yang simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggungjawabnya para agitator, propagandis dan media. Komunikasi massa digunakan secara instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai. Komunikasi massa secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen lainnya dari kekuasaan negara dan pengaruh partai.Komunikasi massa digunakan untuk instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam partai. Komunikasi massa hampir secara ekslusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi. Komunikasi massa ini punya ciri adanya tanggungjawab yang dipaksakan.
2.3 Sejarah Pers
Sejak pertengahan abad ke 18, orang-orang Belanda mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia. Penguasa kolonial mengekang pertumbuhan pers, meskipun penerbitnya terdiri dari orang-orang Belanda sendiri. Tetapi surat kabar yang tumbuh dari akhir abad ke 19 hingga awal abad berikutnya, juga merupakan sarana pendidikan dan latihan bagi orang-orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya (Tribuana Said, 1988). Surat kabar pertama di Indonesia adalah Bataviase Nouvelles (Agustus 1744 – Juni 1746), disusul kemudian Bataviasche Courant (1817), Bataviasche Advertentieblad (1827). Pada tahun 1855 di Surakarta terbit surat kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama Bromartani. Surat kabar berbahasa Melayu yang pertama adalah Soerat Kabar Bahasa Melajoe, terbit di Surabaya pada tahun 1956. kemudian lahir surat kabar Soerat Chabar Betawie (1958), Selompret Melajoe (Semarang, 1860), Bintang Timoer (Surabaya, 1862), Djoeroe Martani (Surakarta 1864), dan Biang Lala (Jakarta, 1867). Perkembangan pers di masa penjajahan sejak pertengahan abad ke 19 ternyata talah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media cetak sebagai sarana membangkitkan dan menggerakkan kesadaran bangsa.
Dalam proses selanjutnya, terjadilah pembauran antara pengasuh pers dan masyarakat yang mulai terorganisasi dalam klub-klub studi, lembaga-lembaga sosial, badan-badan kebudayaan, bahkan gerakan-gerakan politik. Wartawan menjadi tokoh pergerakan, atau sebaliknya tokoh pergerakan menerbitkan pers. Sejak lahirnya Budi Utomo pada bulan mei 1908, pers merupakan sarana komunikasi yang utama untuk menumbuhkan kesadaran nasioal dan meluaskan kebangkitan bangsa Indonesia. Pada gilirannya proses tersebut mengukuhkan gerakan mencapai kemerdekaan. Lahirlah surat-surat kabar dan majalah seperti Benih Merdeka, Sora Ra’jat Merdika, Fikiran Ra’jat, Daulat Ra’jat, Soeara Oemoem, dan sebagainya, serta organisasi Persatoean Djoernslis Indonesia (1933) adalah tanda-tanda meningkatnya perjuangan kemerdekaan di lingkungan wartawan dan pers nasional sebagai bagian dari perjuangan nasional secara keseluruhan.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Fungsi Pers
Selain memberikan informasi dan menghibur, pers harus juga mendidik kepada para pembaca. Secara umum fungsi pers terkait dengan dua dimensi, yaitu dimensi idealisme dan dimensi komersial. Dimensi idealisme berkenaan dengan buah pikiran, ide-ide, dan pendapat umum atau individu yang dikelola oleh pers. Dalam fungsi ini, tugas utama pers ada tiga, yaitu memberikan informasi, mendidik masyarakat, dan menghibur atau memberikan hiburan bagi para pembaca.
Fungsi idealisme sering disebut pula fungsi pokok karena peran pers sebagai penghubung isi pernyataan anggota masyarakat kepada lainnya dapat berakibat positif seperti mengandung nilai-nilai pendidikan, memberi hiburan, dan membentuk pendapat umum yang positif, juga dapat berakibat negatif seperti menghancurkan moral membaca, dan memporak-porandakan pendapat umum.
Dimensi komersial berkenaan dengan aspek ekonomi seperti keuntungan usaha, promosi, distribusi, persaingan, dan lain-lain. Pers perlu berorientasi ekonomi karena membutuhkan biaya untuk menjalankan roda operasional redaksi dan perusahaan, membayar gaji para reporter, gaji karyawan, honor penulis, membeli kertas, mencetak, biaya perawatan, biaya operasional, biaya distribusi ke pelanggan, biaya promosi, dan sebagainya. Fungsi komersial disebut juga fungsi tambahan karena fungsinya sebagai perantara dalam perdagangan menghubungkan pedagang dengan masyarakat dengan menyediakan halaman pers untuk iklan.
Secara normatif fungsi idealisme pers dijelaskan dalam perundang-undangan pers seperti berikut:

Undang-Undang Penjelasan
UU No. 11 Tahun 1966
Pasal 2 ayat 1 Fungsi pers adalah sebagai alat revolusi dan merupakan media massa yang bersifat aktif, dinamis, kreatif, informatoris dan mempunyai fungsi kemasyarakatan, pendorong dan pemupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia.
UU No. 21 Tahun 1982
Pasal 2 ayat 6 Pers berfungsi sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif.
UU No. 40 Tahun 1999
Pasal 3 ayat 1 dan 2 pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan sebagai lembaga ekonomi.

a. Pers sebagai Media Informasi
Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme. Informasi yang disajikan pers merupakan berita-berita yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi, dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh para reporter di lapangan. Menurut Pembinaan Idiil Pers, pers mengemban fungsi positif dalam mendukung mendukung kemajuan masyarakat, mempunyai tanggung jawab menyebarluaskan informasi tentang kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat pembacanya. Dengan demikian, diharapkan para pembaca pers akan tergugah dalam kemajuan dan keberhasilan itu.
Dalam menjalankan fungsi informasi ini, pers dituntut supaya kritis dan progresif sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 1966 pasal 2 ayat 1. Informasi yang disampaikan juga harus objektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 6 UU No. 21 Tahun 1982. Antara kritis dan objektif terdapat hubungan erat bagi kebenaran informasi pers. Sikap kritis diperlukan agar setiap informasi disampaikan secara selektif yang benar-benar masuk akal, kecuali pers yang menyediakan bagian (kolom) fiktif yang memang sengaja dimaksudkan untuk mengajak pembaca berkelana ke ‘dunia lain’. Sikap objektif diperlukan agar setiap informasi disampaikan apa adanya, sebagaimana yang terjadi di lapangan tanpa penafsiran subjektif.

b. Pers sebagai Media Pendidikan
Dalam Pembinaan Idiil Pers disebutkan bahwa pers harus dapat membantu pembinaan swadaya, merangsang prakarsa sehingga pelaksanaan demokrasi Pancasila, peningkatan kehidupan spiritual dan kehidupan material benar-benar dapat terwujud. Untuk memberikan informasi yang mendidik itu, pers harus menyeimbangkan arus informasi, menyampaikan fakta di lapangan secara objektif dan selektif. Objektif artinya fakta disampaikan apa adanya tanpa dirubah sedikit pun oleh wartawan dan selektif maksudnya hanya berita yang layak dan pantas saja yang disampaikan. Ada hal-hal yang tidak layak diekspose ke masyarakat luas.
“Dalam hal fungsi pendidikan sebagai sarana penyampaian dan pemindahan nilai-nilai, pers Indonesia dapat dikatakan belum memberikan nilai pendidikan yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa bahkan pers tidak lebih dari corong negara-negara maju terutama Amerika Serikat. Hampir semua media massa, termasuk pers, di Indonesia merupakan importir nilai-nilai luar itu. Media massa sering menyiarkan berita-berita tentang cara berpakaian, jenis makanan dan cara makan, serta perilaku masyarakat Amerika. Informasi ini, rupanya diadopsi bangsa Indonesia secara cepat. Akibatnya, cara berpakaian, makan, dan perilaku sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di kota besar, sudah seperti warga Amerika” (Ana Nadhya Abrar, 1995). Dalam hal ini terletak urgensitas fungsi pers sebagai media pendidikan dalam menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa untuk mengurangi masuknya nilai-nilai luar yang negatif. Sebab, bisa saja nilai-nilai yang masuk dari luar itu mengalahkan nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, identitas suatu bangsa harusnya dipertahankan di tengah arus globalisasi .

c. Pers sebagai Media Entertainment
Dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1disebutkan bahwa salah satu fungsi pers adalah sebagai hiburan. Hiburan yang diberikan pers semestinya tidak keluar dari koridor-koridor yang boleh dan tidak boleh dilampaui. Hiburan yang sifatnya mendidik atau netral jelas diperbolehkan tetapi yang melanggar nilai-nilai agama, moralitas, hak asasi seseorang, atau peraturan tidak diperbolehkan. Hiburan yang diberikan pers kepada masyarakat yang dapat mendatangkan dampak negatif, terutama apabila hiburan itu mengandung unsur-unsur terlarang seperti pornografi dan sebagainya seharusnya dihindari.
Entertainment merupakan fungsi media yang didesain untuk memberikan kesenangan atau perasaan releks kepada pembacanya. Entertainment yang dimuat pers dapat berupa pemuatan animasi, karton, berita cinema, teater, sirkus, komedi, komik, tarian, bacaan, permainan, atau lainnya.

d. Pers sebagai Media Kontrol Sosial
Maksudnya pers sebagai alat kontrol sosial adalah pers memaparkan peristiwa yang buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan yang menyalahi aturan, supaya peristiwa itu tidak terulang lagi dan kesadaran berbuat baik serta mentaati peraturan semakin tinggi. Makanya, pers sebagai alat kontrol sosial bisa disebut “penyampai berita buruk”.
Pada saat ini, Indonesia lagi dihebohkan dengan gencarnya pemerintah memberantas berbagai praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) di berbagai instansi pemerintah maupun swasta, kehadiran pers sangat dibutuhkan untuk menginformasikan berita yang benar, jujur, dan adil meskipun dalam praktiknya, terkadang pers sering memojokkan kesalahan seseorang yang sebenarnya belum tentu bersalah.

e. Pers sebagai Lembaga Ekonomi
Beberapa pendapat mengatakan bahwa sebagian besar surat kabar dan majalah di Indonesia memperlakukan pembacanya sebagai pangsa pasar dan menjadikan berita sebagai komoditas untuk menarik pangsa pasar itu. Perlakuan ini menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan akhir pers. Konsekuensinya, pers senantiasa berusaha menyajikan berita yang disenangi pembaca.
Adanya pandangan media elektronik akan lebih maju dari media cetak merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dipungkiri. Saat ini di Indonesia, minat bacanya sangat rendah. Namun, di negara lain seperti Singapura dan Malaysia, minat masyarakat terhadap media cetak masih tinggi. Agar bisa bertahan, yang terpenting adalah bagaimana media cetak ini beradaptasi ke elektronik.

3.2 Kewajiban Pers
Sebagai salah satu lembaga yang hidup di negara Indonesia, pers mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1966, pers nasional berkewajiban:
a. Mempertahankan, membela, mendukung, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.
b. Memperjuangkan pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat berdasarkan Demokrasi Pancasila.
c. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.
d. Membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, feodalisme, liberalisme, komunisme, dan fasisme/diktator.
e. Menjadi penyalur pendapat umum yang konstruktif dan progresif revolusioner.

Kewajiban pers tersebut mengalami perubahan pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 pasal 2 ayat 2 yang menyatakan bahwa pers nasional bertugas dan berkewajiban sebagai berikut:
a. Pers berkewajiban melestarikan dan memasyarakatkan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila.
b. Pers berkewajiban memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan Demokrasi Pancasila.
c. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers yang bertanggung jawab.
d. Pers berkewajiban menggelorakan semangat pengabdian perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, membantu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa serta menggairahkan partisipasi rakyat dalam pembangunan.
e. Pers berkewajiban memperjuangkan terwujudnya tata internasional baru di bidang informasi dan komunikasi atas dasar kepentingan nasional dan percaya pada kekuatan diri sendiri dalam menjalin kerja sama regional, antar-regional, dan internasional khususnya di bidang pers.
Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, Bab II pasal 5, kewajiban pers lebih singkat sebagai berikut:
a. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
b. Pers wajib melayani hak jawab.
c. Pers wajib melayani hak koreksi.
Berdasarkan ketentuan UU Pers No. 40 Tahun 1999, Bab II pasal 5 tersebut, menurut Binsar Gultom, pers nasional dalam menyiarkan informasi dilarang keras membuat opini atau menyimpulkan kesalahan seseorang, terlebih jika kasus yang diliput itu masih dalam proses peradilan. Penyiaran informasi itu harus berimbang dari sumber berita pihak terkait dan sesuai dengan fakta yang terungkap di lapangan. Konsekuensi pelanggaran ketentuan tersebut akan berdampak, selain merugikan hak asasi orang lain juga merusak nama baik perusahaan pers yang bersangkutan. Jika hak orang lain dilanggar, orang yang dirugikan itu bisa dendam atau berdampak negatif terhadap pers.

3.3 Kode Etik Jurnalistik
Seorang wartawan sama dengan profesi lainnya yaitu kode etik sangatlah penting. Ini merupakan bagian dari pekerjaan. Pekerjaan wartawan bukan hanya mencari, mengumpulkan dan menyajikan berita namun lebih dari itu adalah memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada audiens. Kode etik merupakan aturan kerja yang tidak begitu ketat namun mencerminkan semangat kesatuan wartawan kapan dan di mana pun bekerja. Sekaligus juga sebagai sebuah pegangan dalam bekerja sehingga di satu sisi dapat melindungi diri, dilindungi oleh kode erik ini dan juga melindungi sumber berita. Bekerja tanpa kode etik dapat menunjukkan tidak profesionalnya seseorang. Beda wartawan yang profesional dan tidak profesional adalah dari bagaimana dia bekerja. Seringkali kode etik ini tidak dipedulikan karena ketidakprofesionalnya seorang wartawan. Selain dpat merugikan dirinya di mata kolega dan sumber berita, wartawan yang tidak bekerja menurut kode etik tidak dihargai dalam pergaulan lebih luas.
A. Kode Etik Versi Lama
Kode etik jurnalistik terdiri atas beberapa bab dan beberapa pasal yaitu:
Bab I tentang kepribadian wartawan Indonesia:
Pasal 1: wartawan Indonesia adalah warga negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat pada Undang-Undang Dasar 1945, bersifat kesatria dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan lingkungannya, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara serta terpercaya dalam mengemban profesinya.
Pasal 2: wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita tulisan atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi Undang-Undang.
Pasal 3: wartawan Indonesia tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar yang menyesatkan, memutarbalikkan fakta, bersifat fitnah, cabul, sadis, dan sensasi berlebihan.
Pasal 4: wartawan Indonesia tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita, tulisan atau gambar, yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak. Maksud imbalan di sini adalah pemberian dalam bentuk materi, uang, atau fasilitas kepada wartawan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita dalam bentuk tulisan, gambar, siaran atau tayangan.
Bab II tentang cara pemberitaan:
Pasal 5: wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri.
Pasal 6: wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan berita, tulisan, atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang kecuali menyangkut kepentingan umum.
Pasal 7: wartawan Indonesia dalam memberitakan peristiwa yang diduga menyangkut pelanggaran hukuman dan atau proses peradilan harus menghormati asas praduga tak bersalah, prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang.
Pasal 8: wartawan Indonesia tidak menyebut nama dan identitas korban. Penyebutan nama dan identitas pelaku kejahatan yang masih di bawah umur dilarang.
Pasal 9: wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita.
Bab III tentang sumber berita:
Pasal 10 : wartawan Indonesia menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan berita, gambar, atau tulisan, dan selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita.
Pasal 11: wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber dan atau obyek berita.
Pasal 12: wartawan Indonesia meneliti kebenaran bahan berita dam memperhatikan kredibilitas serta kompetensi sumber berita.
Pasal 13: wartawan Indonesia tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip berita, tulisan, atau gambar tanpa menyebut sumbernya.
Pasal 14: wartawan Indonesia harus menyebut sumber berita kecuali atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak disebut nama dan identitasnya sepanjang menyangkut fakta dan data bukan opini.
Pasal 15: wartawan Indonesiamenghormati ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan berita serta tidak menyiarkan keterangan “off the record” atas kesepakatan dengan sumber berita.
Bab IV tentang kekuatan kode etik jurnalistik:
Pasal 16: wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan kode etik jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.
Pasal 17: wartawan Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan PWI.

B. Kode Etik Versi Baru
1. Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI)
a. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
b. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
c. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat.
d. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
e. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
f. Wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record, sesuai kesepakatan.
g. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.
h. Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.
2. Kode Etik Jurnalistik
Pasal 1: wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Pasal 2: wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Pasal 3: wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pasal 4: wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Pasal 5: wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Pasal 6: wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Pasal 7: wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record ” sesuai dengan kesepakatan.
Pasal 8: wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Pasal 9: wartawan Indonesia menghormati hak nara sumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Pasal 10: wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Pasal 11: wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Berbagai kode etik jurnalistik di atas merupakan tatanan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi kewartawanan khusus bagi anggotanya. Di dalamnya ada larangan-larangan moral profesi. Dengan kata lain, kode etik itu mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap anggota yang terlibat di dalamnya. Penetapan kode etik itu guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat. Kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan.
Kode etik jurnalistik harus mendapat perhatian penuh dari semua wartawan. Hal itu jika memang benar-benar ingin menegakkan citra dan posisi wartawan sebagai “kaum profesional”. Paling tidak, kode etik itu diawasi secara internal oleh pemilik atau manajemen redaksi masing-masing media massa.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4. 1 Kesimpulan
Dalam dimensi idealisme, pers bertugas memberikan informasi, mendidik, dan memberikan hiburan kepada masyarakat. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pers, karena jika hanya salah satu saja yang ditonjolkan, pers akan kehilangan makna ‘perjuangan’ dalam rangka membawa masyarakat ke arah yang lebih baik. Pers mempunyai peranan penting dalam mencerdaskan masyarakat melalui informasi yang disampaikan kepada mereka. Dengan fungsi pendidikan dan komunikasi yang diembannya, pers dapat memberikan informasi yang mendidik dan membawa para pembacanya ke arah mana pikiran, perasaan, pola hidup, gaya, dan kecenderungan yang dikomunikasikannya kepada masyarakat.
Tanggung jawab pers terlihat pada pelaksanaan fungsi, kewajiban, dan fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan lembaga ekonomi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. Kewajiban pers adalah bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Sedangkan fungsi pers adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

4.2 Saran
Pers dijadikan sebagai bagian penting masyarakat demokratis di mana pers memainkan fungsi pokok bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya pada negara demokrasi modern sehingga pers menjadi sumber pokok informasi politik dan memberikan akses pada debat publik serta sebagai kunci bagi informasi, partisipasi, dan pengaturan sendiri masyarakat. Jadi diharapkan agar pers tidak menyalahgunakan informasi, dengan mengubah, menambah, atau mengurangi, dan beropini terhadap fakta dan dalam mencari berita harus menggunakan kode etik jurnalistik.

komputer idaman gw

March 12, 2010

Ini niihh tugas penkom tentang deskripsi komputer IDAMAN. Mungkin gak masuk akal juga beli laptop dengan harga semahal itu. Sayang uangnya. Hehehe menurut gw ni dah termasuk yang paling murah dibandingkan dengan komputer IDAMAN temen-temen saya. Hohoho.
Dibaca yaa kak deskripsinya…..
DESKRIPSI QTY TOTAL (RP)
Intel Core i3 / i5 / i7 115x Core i7 870 Box (8Mb Cache,2.93Ghz) LGA1156 1 5.322.000,-
Memory DDR3 Kingstone 4Gb Kit PC 1066 (2Gbx2) (KVR1333D3N9K2/4G) 1 1.021.000,-
Harddisk 3.5Inch Samsung SATA II 1.5TB (call) 1 1.674.000,-
Casing Asus TA-D21/D31/F21 Middle Tower 550W 1 845.000,-
Power Supply Speedpower AX-600-S 600W 1 547.000,-
Optical Drive Samsung DVDRW SATA 1 223.000,-
Keyboard Mouse LOGITECH Multimedia Keyboard 600 USB+Mouse Optic USB (call) 1 165.000,-
LCD Monitor Samsung 15.6 Inch B1630 1 1.081.000,-
PCI Card BAFO PCI To SATA Card 4 Port Raid 1 239.000,-
Sound Card AIM Hi-Live theater 5.1 channel SC-3000D (L-Shape) 1 165.000,-
Speaker Simbadda CST 9500N 1 445.000,-
USB Flash Disk Kingston 4Gb DT100 / G2 / DT120 / C10 / DT130 1 92.000,-
Harddisk External 2.5inch Samsung S2 2.5 Inch 320Gb 1 658.000,-
Harddisk External 3.5inch Samsung S3 1.5TB 1 1.366.000,-
Printer – Scanner Canon Scaner Lide 100 1 528.000,-
Tinta – Toner Canon BC-32E Photo Color + Head 1 308.000,-
Stabilizer Grace SVC 600VA (Kaleng,Voltmeter+Fuse+Light) 1 97.000,-
Headset / Headphone / Mic Sonic Gear AND 2000 (call) 1 285.000,-
WEBCAM LOGITECH QuickCam Pro 9000 1 708.000,-
ASUS NETWORKING Asus WL-320GP Wireless Acces Point Client, Bridge, Repeater dan Gateway, 1 Lan Port, 2x5dBi antenna, Output Power: 20dBm, support PPOE function 1 758.000,-
Prolink Prolink WGA 900 Acess Point With Repeater 1 842.000,-
Wifi Hyperlink Antenna Omni 15 Dbi / 2,4 GHZ HG2415 PRO 1 1.081.000,-
SOFTWARE OS Windows Vista Home Premium (FPP) 1 1.026.000,-
GRAND TOTAL 19.476.000,-

Naaaahhh, sekarang deskripsi tentang laptop gw….!!!
Operating System: Windows Vista™ Home Premium (6.0, Build 6001) Service Pack 1 (6001.vistasp1_gdr.091208-0542)
Language: Indonesian (Regional Setting: Indonesian)
System Manufacturer: TOSHIBA
System Model: Satellite U400
BIOS: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.1
Processor: Pentium(R) Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz (2 CPUs), ~2.1GHz
Memory: 952MB RAM
Page File: 1479MB used, 687MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 10
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 6.00.6001.18000 32bit Unicode

posting pertama… posting pertama

February 27, 2010

nama lengkap saya T. Viga Melha.

trus saya di panggil viga.

trus saya tuh anak pertama dan anak terakhir. hehehe

lahir di medan tanggal 25 agustus 1990.

jurusan KPM FEMA di Bogor Agricultural Univerity angkatan 45.

asal dari medan.

Hello world!

February 27, 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!